Haji Isam Disebut Ditunjuk Prabowo Tangani Karhutla, Istana Membantah: Siapa yang Mengembuskan Narasi Ini?

Narasi bahwa Haji Isam ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan sempat beredar luas di media sosial dan pemberitaan. Istana kemudian membantahnya. Persoalannya kini bukan hanya soal benar atau salah: dari mana informasi sedetail itu berasal, dan mengapa bisa menyebar sebelum terverifikasi?

Jakarta — Di tengah kepungan asap dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, publik justru disuguhi kontroversi lain. Nama pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang sering di sapa Haji Isam, mendadak ramai disebut mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi koordinator penanganan karhutla di Kalimantan.

Informasi yang beredar bahkan cukup spesifik. Haji Isam disebut mendapat penugasan melalui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Sabtu, 22 Agustus 2026, untuk memimpin penanganan karhutla. Sejumlah narasi juga mengaitkan kehadirannya dalam koordinasi bersama unsur pemerintah daerah dan pejabat TNI sebagai bagian dari penugasan tersebut. Namun sehari kemudian, Istana membantah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak pernah ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla.

“Tidak ada, tidak benar itu,” kata Prasetyo Hadi di Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah memang meminta berbagai pihak ikut membantu menangani karhutla. Tetapi menjadi pihak yang membantu tentu berbeda dengan memperoleh kewenangan sebagai koordinator.

Menurut Prasetyo, pemerintah pusat justru telah membagi tanggung jawab penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk beberapa wilayah prioritas di Sumatera dan Kalimantan.

Haji isam memang terlibat, tetapi bukan ketua tim. Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Sebab, keterlibatan Haji Isam dalam penanganan karhutla bukan sesuatu yang sepenuhnya fiktif.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengakui Haji Isam memang terlibat membantu penanganan kebakaran di wilayahnya. Menurut Muhidin, bantuan yang diberikan antara lain 100 unit pompa air serta dana operasional Rp7,6 miliar untuk kebutuhan penanganan selama dua pekan. Haji Isam juga disebut menawarkan bantuan alat berat dan dukungan water bombing.

Namun Muhidin sekaligus membantah bahwa Haji Isam menjadi Ketua Tim Percepatan Penanganan Karhutla.

“Ini Menko Pangan yang menjadi Ketua Tim,” ujar Muhidin.

Dengan demikian, ada garis yang seharusnya sederhana tetapi justru menjadi kabur dalam arus informasi: Haji Isam ikut membantu penanganan karhutla, tetapi klaim bahwa dirinya ditunjuk Presiden sebagai koordinator atau ketua tim telah dibantah pemerintah.

Pertanyaannya: bagaimana kata “membantu” kemudian berkembang menjadi “memimpin”?

Dari Mana Informasi Sedetail Itu Berasal?

Inilah pertanyaan yang seharusnya tidak berhenti setelah bantahan Istana keluar.

Jika sebuah informasi hanya lahir dari salah paham warganet, mungkin narasinya akan sederhana: Haji Isam terlihat di lokasi kebakaran, kemudian diasumsikan sebagai orang yang memimpin operasi.

Tetapi informasi yang beredar jauh lebih spesifik.

Ada nama Presiden. Ada Menteri Pertahanan. Ada waktu penugasan. Ada jabatan sebagai koordinator. Bahkan muncul narasi mengenai koordinasi dengan berbagai unsur pemerintahan.

Prasetyo Hadi sendiri mempertanyakan sumber informasi tersebut.

“Siapa yang mencetuskan isunya?” ujarnya ketika ditanya mengenai kabar yang viral. Ia juga mengingatkan bahwa sesuatu yang trending di media sosial belum tentu benar.

Pertanyaan tersebut penting.

Siapa yang pertama kali menyampaikan informasi bahwa Haji Isam mendapat mandat dari Presiden melalui Menteri Pertahanan?

Apakah informasi tersebut berasal dari salah tafsir terhadap keterlibatannya di lapangan?

Apakah ada informasi internal yang keliru kemudian tersebar ke publik?

Atau apakah ada narasi tertentu yang sengaja dibangun dan kemudian direproduksi oleh berbagai akun serta media?

Hingga kini, belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penyebaran kabar tersebut merupakan operasi komunikasi yang terencana. Karena itu, menuding adanya aktor atau kepentingan tertentu tanpa bukti juga sama berbahayanya dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Tetapi ketiadaan bukti bukan alasan untuk berhenti bertanya.

Ketika Media Berlomba Menjadi yang Pertama

Kontroversi ini juga memperlihatkan persoalan lama dalam ekosistem media digital: kecepatan sering kali mengalahkan verifikasi.

Sebuah informasi muncul di media sosial. Akun lain mengutip. Kemudian pemberitaan muncul. Setelah beberapa media memuat informasi serupa, sebuah klaim perlahan memperoleh kesan seolah-olah telah dikonfirmasi oleh banyak sumber.

Padahal bisa saja seluruh pemberitaan tersebut berpangkal pada satu informasi awal yang sama.

Banyaknya media yang memuat sebuah klaim tidak otomatis berarti klaim tersebut memiliki banyak sumber.

Dalam kondisi seperti itulah fungsi dasar jurnalistik menjadi penting: siapa sumber pertama informasi? Apakah ada pernyataan resmi? Apakah pihak yang disebut telah dikonfirmasi? Apakah terdapat dokumen penugasan? Dan apakah jabatan yang diberitakan memang memiliki dasar kewenangan?

Terlebih, penanganan karhutla merupakan persoalan publik yang serius. Pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan di enam provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Di tengah situasi tersebut, publik membutuhkan informasi tentang titik api, kualitas udara, penegakan hukum dan upaya pemadaman—bukan kebingungan mengenai siapa sebenarnya yang memegang komando.

Bantahan Belum Menjawab Semuanya

Bantahan Istana telah menjawab satu hal: Haji Isam tidak ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla sebagaimana narasi yang beredar.

Namun bantahan tersebut belum menjawab pertanyaan lain yang tak kalah penting: dari mana informasi penunjukan itu berasal?

Sebab ketika sebuah informasi keliru sudah melibatkan nama Presiden, Menteri Pertahanan, pejabat daerah, pengusaha besar, serta operasi penanganan bencana nasional, persoalannya tidak lagi semata-mata menjadi salah tulis.

Ada rantai informasi yang perlu ditelusuri.

Jika ternyata bermula dari kekeliruan, publik berhak mengetahui bagaimana kekeliruan itu terjadi.

Jika berasal dari pernyataan pihak tertentu, publik juga berhak mengetahui siapa yang pertama kali menyampaikannya.

Dan apabila suatu hari ditemukan bahwa narasi tersebut sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu politik, bisnis, pencitraan atau kepentingan lainnya, maka bukti mengenai hal itulah yang harus berbicara.

Bukan asumsi.

Untuk saat ini, fakta yang dapat dipastikan adalah Haji Isam memang mengambil bagian dan memberikan dukungan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Tetapi pemerintah telah membantah bahwa dirinya memperoleh mandat sebagai koordinator atau ketua tim.

Kontroversi ini akhirnya menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab:

siapa yang pertama kali mengubah posisi “ikut membantu” menjadi “ditunjuk memimpin”?

Dan ketika informasi yang belum terbukti dapat begitu cepat menjadi berita, mungkin persoalannya bukan hanya tentang siapa yang mengembuskan isu tersebut, tetapi juga tentang siapa saja yang memilih menyebarkannya sebelum memeriksa kebenarannya.