Kalimantan — Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan memasuki fase serius pada penghujung Agustus 2026. Asap tidak lagi hanya menjadi persoalan di sekitar titik kebakaran, tetapi mulai memengaruhi kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, permukiman, transportasi hingga wilayah negara tetangga.
Perkembangan terbaru menunjukkan sebaran titik panas masih tinggi. Pemantauan SiPongi menggunakan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026 pukul 14.14 WIB mencatat 1.842 titik panas di lima provinsi Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 976 titik, disusul Kalimantan Barat 489 titik, Kalimantan Timur 237 titik, Kalimantan Selatan 125 titik dan Kalimantan Utara 15 titik.
Angka itu menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi bukan lagi persoalan pada satu atau dua daerah. Api tersebar di sejumlah wilayah dengan karakteristik lahan yang berbeda, termasuk kawasan gambut yang membutuhkan proses pemadaman dan pendinginan lebih lama karena bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
Presiden Prabowo Turun Langsung ke Kalimantan
Penanganan karhutla memasuki babak baru pada Sabtu, 22 Agustus 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto turun langsung memantau kondisi di lapangan.
Kalimantan Barat menjadi titik pertama kunjungan Presiden. Setibanya di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Prabowo langsung menuju posko penanganan karhutla dan memimpin rapat bersama kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, BMKG dan BPBD.
Presiden kemudian meninjau langsung kawasan karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Di lokasi tersebut, asap masih terlihat menyelimuti kawasan dan petugas melakukan pemadaman terhadap sejumlah sisa titik api.
Dalam kunjungan lapangan di Kalimantan Barat, Presiden turut didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan koordinasi dari ruang rapat. Setelah melihat kondisi di lapangan, Presiden memerintahkan penguatan operasi besar-besaran.
Sebanyak tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan disiapkan untuk memperkuat operasi darat. Pemerintah juga menambah enam helikopter berkapasitas besar untuk water bombing, sekaligus memperbanyak pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC apabila kondisi atmosfer memungkinkan.
Langkah tersebut menandai peningkatan skala penanganan dari operasi daerah menjadi operasi yang melibatkan kekuatan pemerintah pusat secara langsung.
Dari Kalimantan Barat, Presiden Bergerak ke Palangka Raya
Usai meninjau Kalimantan Barat, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Setibanya di Palangka Raya, Presiden langsung memimpin rapat penanganan karhutla di Posko AJU dengan mendengarkan laporan pemerintah daerah dan unsur penanggulangan bencana mengenai kondisi lapangan.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian besar. Pemerintah daerah melaporkan sekitar 10.700 personel darat telah terlibat dalam Satgas Penanggulangan Karhutla, terdiri dari BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, masyarakat peduli api dan berbagai unsur lainnya.
Dukungan udara yang sebelumnya tersedia meliputi helikopter patroli, pesawat untuk operasi modifikasi cuaca dan empat helikopter water bombing.
Setelah mendengar kebutuhan petugas, Presiden memerintahkan penambahan empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 alat pelindung diri bagi petugas, serta dukungan sumur bor, selang dan perlengkapan pemadaman lainnya.
Presiden kemudian melanjutkan peninjauan ke salah satu lokasi kebakaran lahan di Palangka Raya sebelum agenda penanganan dilanjutkan menuju Kalimantan Selatan.
Palangka Raya Hadapi Ratusan Kejadian Karhutla
Tekanan karhutla di Palangka Raya sendiri telah berlangsung cukup masif.
Hingga 19 Agustus 2026, tercatat 298 kejadian karhutla dengan sekitar 261 hektare lahan terdampak kebakaran. Kecamatan Jekan Raya menjadi salah satu wilayah dengan kejadian terbanyak.
Asap yang muncul juga memberi tekanan terhadap kesehatan masyarakat. Data kesehatan sebelumnya mencatat 2.052 kasus ISPA di 14 kabupaten/kota Kalimantan Tengah pada periode 7–11 Agustus 2026.
Namun angka ISPA tersebut tidak dapat seluruhnya secara otomatis dianggap disebabkan oleh karhutla karena gangguan saluran pernapasan juga dapat dipengaruhi faktor lain. Yang jelas, peningkatan kasus tersebut muncul ketika kualitas udara di sejumlah wilayah memburuk dan aktivitas karhutla meningkat. Dampaknya kini juga menyentuh sektor pendidikan.
Di Kotawaringin Timur, pemerintah daerah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar ke rumah akibat kabut asap yang semakin mengganggu. Sementara di Gunung Mas, sekolah diminta menyesuaikan aktivitas, termasuk membatasi olahraga, upacara dan kegiatan luar ruangan apabila kualitas udara memburuk.
Menteri hingga Pejabat Tinggi Turun ke Kalteng
Sebelum kunjungan Presiden, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah turun ke Kalimantan Tengah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah pada 19 Agustus 2026 dan meninjau penanganan karhutla bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
Kemudian pada 21 Agustus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq juga meninjau langsung operasi penanganan karhutla di kawasan Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya.
Untuk memperkuat komando penanganan, Presiden juga memberikan tugas khusus kepada KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo untuk memimpin penguatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Api Mendekati Permukiman dan Kawasan Bandara
Situasi yang tidak kalah serius terjadi di Kalimantan Selatan. Banjarbaru sebelumnya menjadi sorotan setelah konsentrasi PM2.5 mencapai 389,4 mikrogram per meter kubik pada 19 Agustus 2026 dan masuk kategori berbahaya.
Perkembangan pada Sabtu, 22 Agustus, menunjukkan ancaman api mulai mendekati kawasan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karhutla dilaporkan mengepung kawasan permukiman di sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor, khususnya di Jalan Usaha Tani dan Jalan Sempati, Kelurahan Syamsudin Noor, Banjarbaru.
Dua kawasan perumahan, yakni Kompleks Aero Sinergia dan Kompleks Aeropolis 1, sempat terancam ketika api dari lahan kosong bergerak mendekati permukiman. Petugas dan relawan berjibaku melakukan pemadaman di tengah keterbatasan sumber air dan paparan asap.
Hingga 22 Agustus, tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu.
Pemerintah pun mengoptimalkan operasi udara pada titik-titik yang sulit dijangkau oleh satuan darat.
KSAL dan Gubernur Kalsel Tinjau Guntung Damar.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Muhammad Fadil Imran meninjau kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, pada Sabtu.
Peninjauan tersebut turut didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan jajaran Forkopimda untuk melihat kondisi lapangan serta kesiapan unsur pemadam.
Presiden sebelumnya memang memberikan pembagian komando penanganan. Kalimantan Selatan dipercayakan kepada KSAL Muhammad Ali bersama Astamaops Polri Muhammad Fadil Imran.
Sementara untuk Kalimantan Barat, penanganan dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Di Kalimantan Timur, Presiden menugaskan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat untuk memperkuat penanganan.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba membangun satu komando penanganan yang lebih terstruktur di empat provinsi utama terdampak.
Operasi Udara dan Darat Diperbesar
Sebelum penambahan terbaru diperintahkan Presiden, BNPB telah menggelar puluhan unsur udara di enam provinsi prioritas karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Secara keseluruhan terdapat 39 unsur udara yang digunakan untuk patroli, operasi modifikasi cuaca dan water bombing.
Khusus wilayah Kalimantan, Kalimantan Selatan sebelumnya diperkuat satu helikopter patroli, satu unsur OMC dan tiga helikopter water bombing. Kalimantan Tengah memiliki satu helikopter patroli, satu unsur OMC dan empat water bombing, sedangkan Kalimantan Barat diperkuat dua helikopter patroli, satu OMC dan lima helikopter water bombing.
Namun pemadaman dari udara tidak dapat bekerja sendiri.
Karakteristik lahan gambut membuat api dapat tetap hidup di bawah tanah meski api di permukaan terlihat padam. Karena itulah pembasahan, pendinginan dan pengawasan berulang oleh petugas darat tetap menjadi bagian penting untuk mencegah api kembali muncul.
Penegakan Hukum Mulai Bergerak
Penanganan karhutla kini juga mulai bergerak ke ranah hukum.
Pada Sabtu, 22 Agustus, kepolisian di Palangka Raya mengamankan dua orang terkait dugaan pembakaran lahan di kawasan Jalan G. Obos XIV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya.
Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap perkara tersebut. Barang bukti serta lokasi kejadian telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Presiden juga meminta agar setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam kasus karhutla ditindak secara tegas sesuai ketentuan.
Ini menjadi bagian penting dari penanganan. Karhutla tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan apabila pemerintah ingin menghentikan pola kebakaran yang berulang pada musim kemarau.
Asap Kalimantan Kembali Menyeberang ke Malaysia
Dampak kebakaran juga telah melewati batas negara.
Kabut asap dari kawasan Kalimantan kembali memengaruhi Sarawak, Malaysia. Sebanyak 591 sekolah di bawah 10 kantor pendidikan distrik di Sarawak sempat ditutup selama dua hari pada 20–21 Agustus 2026 sebagai langkah perlindungan terhadap pelajar dan tenaga pendidikan.
Penutupan tersebut berdampak terhadap hampir 200 ribu pelajar sekolah dasar dan menengah.
Masalahnya, setelah periode penutupan tersebut berakhir, kualitas udara Sarawak belum sepenuhnya pulih.
Pada Sabtu pagi, 22 Agustus, 10 wilayah Sarawak masih mencatat kualitas udara pada kategori tidak sehat. Serian berada di angka IPU 191, Kuching 181, Samarahan 178, Sri Aman 174 dan Sarikei 171. Wilayah lain seperti Sibu, Samalaju, Bintulu, Mukah dan Miri juga berada pada kategori tidak sehat.
Kondisi tersebut sekali lagi memperlihatkan bahwa asap tidak mengenal batas administratif maupun batas negara. Api yang muncul di satu daerah dapat menghasilkan dampak kesehatan, sosial dan ekonomi ratusan kilometer dari lokasi kebakaran.
Karhutla Bukan Sekadar Bencana Musiman
Kehadiran Presiden, menteri, pimpinan TNI-Polri, pemerintah daerah hingga ribuan petugas di lapangan menunjukkan bahwa skala persoalan karhutla kali ini membutuhkan respons besar.
Namun ukuran keberhasilan tidak seharusnya berhenti pada berapa banyak helikopter diterbangkan, berapa personel dikerahkan atau berapa titik api berhasil dipadamkan.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah kebakaran dapat dicegah agar tidak terus menjadi siklus tahunan.
Ketika sekolah harus ditutup, masyarakat harus mengenakan masker, penerbangan terancam terganggu, permukiman didekati api dan asap sampai menyeberang ke negara tetangga, karhutla telah berubah dari persoalan lingkungan menjadi persoalan keselamatan publik.
Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, penanganan seharusnya tidak hanya kuat ketika asap sudah menutupi kota.
Pengawasan kawasan rawan, pengelolaan gambut dan tata air, larangan pembakaran, kesiapan sumber air, deteksi dini, tanggung jawab pemegang konsesi hingga penegakan hukum harus berjalan jauh sebelum api membesar.
Operasi besar pemerintah pada Agustus 2026 menjadi langkah penting untuk menghentikan kebakaran yang sedang berlangsung.
Tetapi ujian sebenarnya adalah memastikan masyarakat Kalimantan tidak kembali menghadapi situasi yang sama setiap musim kemarau.
Sebab ketika udara yang seharusnya menjadi hak paling dasar masyarakat berubah menjadi ancaman, karhutla tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar kebakaran lahan. Ia telah menjadi persoalan kemanusiaan, kesehatan, lingkungan dan tata kelola yang harus diselesaikan secara serius.
